Bagaimana Proses Sidang Resmi Yang di Laksanakan BPUPKI

BPUPKI resmi bertemu sebanyak dua kali.

Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang bentuk negara dan dasar negara Indonesia.

Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli -14 Juli 1945 membahas wilayah Indonesia dan kewarganegaraan serta undang-undang dan sistem ekonomi negara

Pembahasan detail tentang BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di dirikan pada tanggal 1 Maret 1945 ketika Jepang di pukul mundur oleh Sekutu dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Jepang membentuk badan ini untuk merebut simpati rakyat Indonesia.

Komposisi BPUPKI terdiri dari 69 orang yaitu 62 anggota aktif dan 7 anggota pasif.

Anggota aktif terdiri dari warga negara Indonesia, dan berhak bersuara dalam rapat. Sedangkan anggota pasif adalah orang Jepang dan hanya berhak hadir tetapi tidak memberikan suara dalam rapat.

Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis lama, di dampingi oleh dua tokoh muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (Jepang). Pandji Soeroso juga di angkat menjadi kepala kantor administrasi BPUPKI (semacam sekretariat) di bantu oleh Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo.

Di antara dua periode sidang resmi BPUPKI, juga di gelar sidang tidak resmi yang di hadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Sidang tidak resmi ini di pimpin oleh Bung Karno sendiri yang membahas rancangan “Pembukaan” (bahasa Belanda: “Kata Pengantar”) UUD 1945, yang kemudian di lanjutkan pembahasannya pada sidang BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

Detail Soal

Kelas: VI
Mata pelajaran: PPKN
Materi: Kemerdekaan Indonesia
Kata kunci: BPUPKI